" pemerintahan yg seluruh rakyatnya turut serta memerintah dng
perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat; 2 gagasan atau pandangan hidup yg mengutamakan persamaan hak dan
kewajiban serta perlakuan yg sama bagi semua warga negara" (KBBI)
Sidang paripurna RUU Pilkada yang lalu menetapkan bahwa
kepala daerah dipilih oleh DPRD. Dengan rincian banyak fraksi yang memilih untuk pilkada tak langsung. Partai Demokrat yang awalanya memilih atau mendukung pilkada langsung dengan syarat. Malah diikuti aksi walk out. Hal ini dinilai sebagai hal yang sudah disiapkan sebelumnya. Sebagai ketum Demokrat seharusnya mengingatkan anggotanya agar berjuang untuk pilkada langsung. Alasan yang dipublikasikan ya, karna anggaran
yang meledak dan menghabiskan milyaran uang negara untuk sekali pemilihan umum
daerah. Memang benar menghabiskan uang negara tapi keputusan ini menimbulkan
banyak kecama dari berbagai pihak. Namun ada juga yang mendukung keputusan ini.
Hal ini menyebabkan demokrasi di Indonesia hanyalah sebuah pajangan bukan
sebagai hasil konkret yang akan dicapai. Kepala daerah yang dipilih oleh DPRD
pun pastinya akan bermain uang dengan para anggota DPRD ini. Kalau kata pak
Ahok " akar masalahnya bukan karna biaya yang tinggi, tapi nyogok 10 juta
penduduk Indonesia kan capek mending nyogok ratusan DPRD"
Ya mungkin sudah jalanya seperti ini. Kita sebagai
anak muda berkewajiban untuk mendandani kepemerintahan Indonesia pada masa
mendatang. Dan saya harap keputusan DPRD adalah keputusan yang insyaallah baik
untuk bangsa Indonesia. Bukan karna kepentingan pribadi, kepentingan partai. Pertanggungjawaban
mereka dengan tuhan kelak.
-Welcome to the old Indonesia-
gambar oleh (http://www.lintas.me/)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar